Kivlan Zein tuding tiga partai ini kerjasama dengan komunis

REPORTED BY: Insan Praditya

Kivlan Zein tuding tiga partai ini kerjasama dengan komunis Mantan Kepala Staf KOSTRAD, Kivlan Zein

Mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) Mayjen (Purn) Kivlan Zein menuding terdapat tiga partai politik pendukung Jokowi yaitu Nasdem, PDIP dan Golkar yang bekerja sama dengan partai komunis Cina dalam hal paham dan ideologi.

"PDIP tanda tangan bersama untuk pengaderan, sekarang NasDem juga ikut dengan Partai Komunis Cina untuk melakukan pengaderan," ujarnya dalam diskusi 'Membedah Agenda Politik Komunisme dan Khilafah di Pilpres 2019 di Jakarta, Sabtu (13/10/2018).

Dia menuduh Setya Novanto menandatangani perjanjian kerja sama dengan partai komunis Cina ketika menjabat sebagai ketua DPR RI.

"Golkar juga ikut setelah Setya Novanto masuk penjara ini. Sama-sama tanda tangan pengaderan dari Cina. Masa negara Pancasila kerja sama dengan negara komunis?" tegasnya.

Kala itu, Kivlan menuding Jokowi mendapat dukungan suara pada pilpres 2014 silam dari Partai Komunis Indonesia (PKI) sebanyak 15 juta suara, walaupun dia tidak bisa menunjukkan bukti secara kongkret.

"Saya baca konsep pidato RAPBN 2015, setelah dilantik 20 oktober 2014, mau dimasukkan, kita dapat konsepnya lewat draf pidato, permohonan maaf negara dan memberikan kompensasi kepada PKI," jelasnya.

Pada saat itu, ketika pihak dari Partai Komunis Indonesia (PKI) memberikan dukungan suara kepada Jokowi, mereka mengajukan syarat kepadanya untuk membacakan permintaan maaf kepada pihak yang telah dibunuh pada pembantaian komunis di masa Orde Baru tersebut. Namun, Jokowi menolak membacakan nya.

"Untung Jokowi tidak mau, kalau mau, habis," terangnya.

Menanggapi hal tersebut, Juru bicara Tim Kampanye Nasional, Mohammad Guntur Romli mengatakan pihaknya akan menempuh jalur hukum atas tudingan yang diberikan kivlan, karena tuduhan tersebut tidak di dasarkan pada bukti yang kuat.

"Tentu saja langkah hukum, siapa saja yang memfitnah, memberikan hoaks, mengaitkan Pak Jokowi dengan PKI, maka dia harus berhadapan dengan hukum," tutup Guntur.

https://www.youtube.com/watch?v=CxChLYPkz_Y

Lebih dari 1000 PNS korupsi belum dipecat, ada apa?
Fahri Hamzah minta pemerintah tuntaskan hak keluarga korban kecelakaan Lion Air
Fadli Zon ragukan Najwa Shihab dan Tommy Tjokro jadi moderator debat
Kubu Jokowi curigai hasil survei Median
Calon pemimpin penyebar hoaks jangan dipilih
PKS harap pemerintah tak politisasi pembebasan Abu Bakar Ba'asyir
Fadli Zon optimistis Prabowo lampaui elektabilitas Jokowi
Bamsoet imbau TNI-Polri netral dalam pemilu
IHSG siap melaju naik karena sentimen eksternal
DPR apresiasi mundurnya Edy dari ketua umum PSSI
Ahok bebas, apa pengaruhnya pada Pilpres?
Sindir Jokowi, Fahri Hamzah: Tukang cukur jangan diajak selfie, dikasih modal
Kubu Jokowi: Jangan pilih pemimpin berengsek
Golkar yakin keunggulan 9 persen akan menangkan Jokowi
Gerakan Santri Madura ajak rakyat tolak calon pemimpin penyebar hoaks
Fetching news ...